Buat Draf Legal

Susun draf perjanjian, surat kuasa, pernyataan, somasi, SPTJM, dokumen umum, atau kerangka PKWT untuk ditinjau.

Area kerja

Bukan nasihat atau penetapan hukum

Hasil hanya menyusun ulang teks pengguna, bukan template hukum siap pakai. React menampilkan teks sebagai teks biasa; alat tidak menyisipkan klausul, ancaman, tenggat, atau pernyataan keabsahan.

Gunakan hanya informasi yang dapat diverifikasi. Input tetap ada saat Anda berpindah mode pada halaman ini, tetapi hanya berada di memori halaman dan tidak disimpan oleh alat; menutup atau memuat ulang halaman akan menghapusnya.

Mode yang tersedia

Ringkasan metode dan batasan setiap mode.

Draf perjanjian

Menyusun draf perjanjian dari pihak, objek, dan klausul yang dimasukkan.

Draf surat kuasa

Menyusun draf pemberian kuasa dari data para pihak dan ruang lingkup kuasa.

Draf surat pernyataan

Menyusun draf pernyataan dari identitas dan isi yang dimasukkan.

Draf somasi

Menyusun draf teguran dari para pihak, kronologi, dan tuntutan yang dimasukkan.

Draf SPTJM

Menyusun draf surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari data yang dimasukkan.

Draf dokumen umum

Menyusun struktur draf dokumen umum untuk ditinjau.

Kerangka PKWT

Menyusun kerangka PKWT dari data hubungan kerja yang dimasukkan.

Tujuan alat

Menyusun data pengguna menjadi draf awal sesuai jenis dokumen agar bagian yang belum lengkap lebih mudah ditinjau.

Kapan digunakan

Gunakan sebagai bahan pemeriksaan sebelum mengikuti format instansi, bernegosiasi, atau meminta review profesional.

Langkah penggunaan dan verifikasi

Pilih jenis dokumen dan isi hanya identitas serta fakta yang dapat diverifikasi.
Lengkapi ruang lingkup, kewajiban, tenggat, atau batas kewenangan yang diminta mode tersebut.
Periksa format penerima, kewenangan penandatangan, lampiran, dan aturan terbaru sebelum digunakan.

Batasan penting

Draf tidak membuktikan fakta, tidak menjamin keabsahan, dan tidak menggantikan formulir resmi atau nasihat hukum. Setiap transaksi dapat memerlukan klausul tambahan.

Contoh dan cara membaca hasil

Mode surat kuasa meminta ruang lingkup dan masa berlaku, sedangkan mode somasi meminta kronologi, alamat tujuan, permintaan, dan tenggat; keduanya tetap perlu diverifikasi terhadap konteks sebenarnya.

Sumber resmi untuk verifikasi

JDIHN - Telusuri naskah peraturan dan status berlakunya.
Database Peraturan BPK - Periksa peraturan, perubahan, dan peraturan pelaksana terkait.
JDIH Kementerian Ketenagakerjaan - Periksa ketentuan ketenagakerjaan dan versi yang berlaku.